kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menungkapkan keadaan kota palopo saat ini telah berangsur pulih.
kapolri pun menyewa seluruh unsur masyarakat agar memenuhi proses demokrasi di pemilihan wali kota palopo melalui baik serta menggunakan jalur hukum manakala banyak ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa selama palopo, sudah pasti dari proses demokrasi, penduduk menghargai keputusan kpu, proses berjalan demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran dan perusakan, tutur kapolri saat menyerahkan keterangan selama kantor presiden, senin.
kapolri menyatakan ketika ini pihak kepolisian masih menggarap penyelidikan, tetapi Salah satu pihak masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses yang diselenggarakan kpu, kalau telah dianggap ada dan melanggar dapat diproses di mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Wisata ke Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Adha Cream
sementara itu menteri selama negeri gamawan fauzi menyampaikan sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengikuti pengamanan untuk situasi tinggal normal.
saya sejak lalu sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan segera daripada kerusuhan tersebut. sampai siang ini kita baru memonitor terus. saya sudah kirim dirjen kesbangpol agar membicarakan langkah lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum memenuhi rapat sedikit dengan presiden dalam kantor presiden, senin.
ia mengatakan daripada pihak studi politik seharusnya ada tanggung jawab daripada partai politik atas kader-kadernya, itulah dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar dan tak mempunyai masalah semisal ini. jika seluruh daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan begini nanti pilihan kita bila tak dewasa-dewasa serta selama berdemokrasi bisa tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya sedang kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran supaya pelayanan warga ada dalam kabupaten, perizinan ada di provinsi, lalu pemilihan langsung selama provinsi, ternyata dalam perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan pada dprd, ini konsep masih sedang dibahas.